MENTARI NEWS- AWAL 2026 menjadi momen refleksi penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Tahun kedua kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dibuka dengan tantangan klasik namun krusial, yakni pendapatan asli daerah yang kembali tak mencapai target. Isu ini relevan karena langsung berdampak pada ruang gerak pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik.
Dari proyeksi PAD lebih dari Rp4,22 triliun pada tahun anggaran sebelumnya, realisasi yang tercapai hanya sekitar Rp3,37 triliun atau 79,9 persen. Sektor Pajak Kendaraan Bermotor, yang selama ini menjadi andalan, hanya menyumbang Rp691,7 miliar atau sekitar 42,41 persen dari target. Angka ini memperlihatkan tekanan fiskal yang masih nyata di awal 2026.
Kondisi tersebut mengingatkan publik pada awal masa kepemimpinan Mirza pada 2025 lalu, ketika kas daerah hanya tersisa sekitar Rp400 miliar dengan beban utang jangka pendek dan kewajiban tunda bayar yang menembus Rp1,8 triliun. Situasi ini membentuk konteks penting mengapa kebijakan fiskal Lampung cenderung berhati-hati dan bertahap.
Di tengah keterbatasan itu, sejumlah capaian tetap dicatat. Kemantapan jalan provinsi meningkat 1,71 persen, dari sekitar 78 persen menjadi 79,79 persen. Lebih signifikan lagi, laju kerusakan jalan berhasil ditekan dari rata-rata 4 persen per tahun menjadi sekitar 2,25 persen, sebuah indikator efisiensi perawatan infrastruktur.
Sepanjang tahun pertama, pemerintah provinsi menangani 52 ruas jalan dengan total panjang 66,209 kilometer serta memperbaiki 52 unit jembatan. Skala ini mungkin belum terasa masif, tetapi mencerminkan prioritas pada kebutuhan paling mendesak dibanding janji pembangunan yang berisiko membebani anggaran.
Penanganan banjir di Kota Bandarlampung juga mulai digerakkan melalui pembangunan embung pengendali di kawasan Kemiling dan Langkapura. Infrastruktur ini dirancang bukan hanya sebagai pengendali air, tetapi juga ruang publik yang bisa diakses warga, memperlihatkan pendekatan pembangunan yang lebih humanis.
Di sektor pendidikan, kebijakan penghapusan pungutan dan uang komite di sekolah negeri menjawab keresahan banyak orang tua. Ribuan ijazah yang sempat tertahan karena persoalan administrasi juga telah dikembalikan kepada lulusan, membuka kembali akses mereka ke dunia kerja dan pendidikan lanjutan.
Pemerintah provinsi turut membuka jalur penempatan tenaga kerja ke Jepang sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Langkah ini diposisikan sebagai upaya jangka menengah agar anak muda Lampung punya daya saing global, tanpa harus meninggalkan identitas daerah.
Pada ranah kebudayaan, Mirza menegaskan pendekatan simbolik sekaligus substansial. Prosesi adat sejak awal masa jabatan hingga sertifikasi sejumlah situs cagar budaya tingkat nasional menunjukkan upaya menjaga identitas Lampung di tengah arus modernisasi.
Dalam Pilgub 2024, Mirza memperoleh mandat 82,7 persen suara atau sekitar 3,3 juta pemilih. Dukungan besar ini menjadi legitimasi sekaligus beban ekspektasi publik yang terus mengiringi kebijakannya. Kritik tetap hadir sebagai bagian dari demokrasi, namun kesejahteraan warga menjadi titik temu yang tak terbantahkan.
Awal 2026 menempatkan Lampung pada fase penentuan. Krisis fiskal bukan sekadar kendala, tetapi juga ruang pembuktian apakah kepemimpinan mampu bertahan konsisten, rasional, dan berpihak pada kepentingan publik. Arah kerja yang bertahap kini menunggu konsistensi agar dampaknya semakin terasa dalam tahun-tahun berikutnya.***
