MENTARI NEWS — Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung memutuskan penambahan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk sekolah negeri di kota tersebut. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran dari beberapa pihak mengenai kemampuan sekolah menanggung biaya operasional tambahan, termasuk listrik, setelah anggaran ditingkatkan dari sekitar 6,5 miliar rupiah menjadi perkiraan 9–10 miliar rupiah per tahun.
Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menyampaikan bahwa penambahan anggaran dilakukan dengan meniadakan alokasi untuk yayasan SMA swasta Siger senilai 1,35 miliar rupiah dan dana hibah 500 juta rupiah untuk perguruan tinggi negeri. Menurutnya, keputusan ini diambil karena SMA Siger belum memiliki izin resmi dan lembaga perguruan tinggi bukan kewajiban anggaran pemerintah kota.
“Saya minta ke Disdikbud agar anggaran yang tidak prioritas masuk semua untuk BOSDA. Saya berharap BOSDA ini benar-benar bisa menggratiskan uang komite,” jelas Asroni Paslah saat diwawancarai, Rabu (10/12/2025). Ia menambahkan, fokus utama BOSDA adalah memastikan kebutuhan sekolah negeri dapat terpenuhi tanpa membebani orang tua, sekaligus mendukung program unggulan wali kota dalam peningkatan kualitas SDM.
Asroni menekankan bahwa meski tambahan anggaran signifikan, pengelolaan dana harus cermat. Dengan BOS + BOSDA yang hanya menghasilkan 1,55 juta rupiah per siswa per tahun, ia memperkirakan biaya operasional, termasuk listrik dan pemeliharaan ruang kelas, masih membutuhkan perhatian ekstra. “Kalau tidak diatur dengan baik, jangan sampai listrik tidak kebayar, ruangannya panas karena kipas angin mati,” ujarnya.
Lebih lanjut, Asroni menyebutkan rencana kolaborasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Universitas Lampung untuk mengkaji kebutuhan nyata sekolah dan peserta didik. Pendekatan ini bertujuan agar penyaluran BOSDA lebih tepat sasaran dan maksimal untuk pendidikan TK, SD, dan SMP. Dengan begitu, dana yang ada dapat dimanfaatkan untuk prioritas yang benar-benar mendukung kualitas pendidikan.
Selain itu, anggota DPRD ini menyoroti pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap penggunaan BOSDA agar program ini dapat memberi manfaat optimal. Ia berharap penambahan anggaran tidak sekadar angka, melainkan menjadi sarana untuk memastikan setiap sekolah negeri dapat menyediakan fasilitas dan layanan pendidikan yang memadai bagi seluruh siswa di Bandar Lampung.***
