MENTARI NEWS– Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Pt Pringsewu Jaya Sejahtera (Pjs) memaparkan rencana bisnisnya di hadapan Komisi II Dprd Pringsewu pada Kamis (4/9/2025). Agenda ini menjadi salah satu langkah penting dalam mengukur kesiapan Bumd dalam mengelola potensi usaha yang diharapkan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (Pad).
Dalam kesempatan tersebut, hadir Direktur Utama Bumd Dwi Pribadi bersama jajaran stafnya, Komisaris Waskito, serta Asisten II Sekretariat Kabupaten Hendrid yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama. Sementara itu, dari pihak legislatif, rapat dipimpin langsung Ketua Komisi II Dprd Hj. Mastuah, didampingi Wakil Ketua Anton Subagyo, serta anggota komisi di antaranya Leswanda, Sudiyono, Ririn, Hj. Assa Atorida, dan Amad Hijar.
Ketua Komisi II Dprd Hj. Mastuah menekankan agar Bumd tidak hanya menjalankan usaha secara formalitas, melainkan benar-benar bekerja optimal. Menurutnya, modal yang sudah ditanamkan pemerintah daerah harus diputar secara produktif sehingga tidak hanya habis, tetapi justru berkembang. Ia menegaskan bahwa target utama Bumd adalah menghasilkan Pad yang nyata bagi daerah. “Bumd harus jadi motor penggerak ekonomi lokal dan memastikan keuntungan bisa kembali ke kas daerah,” tegas Mastuah.
Direktur Utama Bumd, Dwi Pribadi, dalam paparannya menyampaikan beberapa rencana bisnis yang akan dijalankan. Usaha tersebut meliputi penjualan air minum kemasan, penyediaan layanan internet, program tabungan kurban, usaha pengemasan gula pasir, serta pemasaran susu segar. Dwi memaparkan proyeksi keuntungan dari masing-masing bidang, misalnya target penjualan air minum kemasan yang dipatok mencapai 20.000 dus per bulan dengan perkiraan laba sekitar Rp30 juta. Sementara untuk layanan internet, ditargetkan mampu menjaring 1.000 pelanggan dengan potensi keuntungan Rp52 juta per bulan.
Selain itu, program tabungan kurban diperkirakan dapat memberikan tambahan keuntungan Rp33 juta per bulan. Penjualan susu segar diproyeksikan menjadi salah satu bisnis unggulan dengan potensi keuntungan hingga Rp97 juta per bulan. Sedangkan usaha pengemasan gula pasir diprediksi bisa menghasilkan keuntungan sekitar Rp30 juta per bulan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II Dprd, Anton Subagyo, menilai pemerintah daerah tidak boleh hanya menggantungkan Pad dari pajak dan retribusi, mengingat beban pajak kerap memberatkan masyarakat. Ia menekankan perlunya memperkuat Bumd sebagai sumber Pad alternatif. “Disinilah dibutuhkan inovasi dan kejujuran dalam pengelolaan Bumd agar benar-benar mampu mencetak Pad,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi II Sudiyono menambahkan, keberhasilan Bumd dalam menggali Pad tidak hanya bergantung pada besarnya modal, tetapi juga strategi yang diterapkan. Ia menyarankan agar Bumd meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, serta melakukan diversifikasi usaha untuk mengurangi risiko dan memperluas pangsa pasar.
Menurut Sudiyono, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten juga mutlak dilakukan agar kinerja Bumd dapat semakin profesional. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan inovasi harus menjadi bagian penting dalam meningkatkan produktivitas. “Bumd juga perlu memaksimalkan aset yang dimiliki, misalnya dengan menyewakan aset yang belum terpakai. Kerja sama dengan pihak ketiga juga penting agar bisnis dapat berkembang lebih cepat,” paparnya.
Dengan adanya paparan ini, Dprd Pringsewu berharap Bumd benar-benar menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah yang bisa menekan ketergantungan terhadap pajak. Selain memberikan kontribusi nyata pada Pad, keberhasilan Bumd juga diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Pringsewu.***
