MENTARI NEWS– Lonjakan harga beras dalam beberapa bulan terakhir memicu perhatian serius dari Gerakan Kebangkitan Petani Indonesia (Gerbang Tani). Organisasi petani nasional ini menekankan bahwa kenaikan harga tidak otomatis menguntungkan petani kecil dan justru paling memberatkan masyarakat miskin.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2025 menunjukkan harga beras medium naik 3,07% secara bulanan dan 5,96% secara tahunan. Di tingkat grosir dan eceran, harga beras naik masing-masing 1,59% dan 1,35% dalam sebulan terakhir. Kenaikan ini tampak menguntungkan secara nominal, tetapi bagi sebagian besar petani kecil, realitasnya berbeda.
Ketua Umum Gerbang Tani, Idham Arsyad, menjelaskan bahwa mayoritas petani di Indonesia adalah petani gurem dengan lahan kurang dari 0,5 hektare. Banyak dari mereka justru lebih sering menjadi konsumen beras daripada produsen yang mampu memanfaatkan kenaikan harga. “Petani tidak otomatis untung saat harga beras naik. Mereka menjual gabah dengan harga rendah saat panen raya karena keterbatasan fasilitas penyimpanan dan pengering. Sementara itu, kebutuhan hidup lainnya harus dibeli dengan harga tinggi,” jelas Idham.
Dampak lonjakan harga beras juga sangat dirasakan masyarakat miskin. Beras merupakan komponen utama konsumsi rumah tangga miskin, sehingga kenaikan harga dapat mendorong peningkatan angka kemiskinan dan kerawanan pangan. Idham menekankan bahwa kebijakan harga beras harus mempertimbangkan keseimbangan antara petani dan konsumen.
Gerbang Tani mengajukan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Dalam jangka pendek, langkah-langkah yang perlu diambil antara lain revisi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah agar mencerminkan biaya produksi riil, penguatan operasi pasar, distribusi beras murah yang tepat sasaran, serta pembangunan fasilitas pengering dan gudang di sentra produksi untuk meningkatkan harga jual petani.
Untuk jangka panjang, Gerbang Tani mendorong modernisasi pertanian rakyat melalui subsidi pupuk, akses alat dan mesin pertanian (alsintan), dan pelatihan. Selain itu, perlu dibangun kawasan pangan berbasis koperasi tani atau BUMDes untuk memotong rantai pasok yang panjang antara petani dan pasar. Penetapan harga dasar bagi petani dan harga maksimum bagi konsumen juga penting agar tercipta keseimbangan yang adil.
“Petani tidak butuh belas kasihan. Petani butuh keadilan harga, akses pasar, dan perlindungan nyata dari negara. Kebijakan pangan nasional harus memastikan kesejahteraan petani sekaligus melindungi masyarakat miskin,” tegas Idham Arsyad.
Gerbang Tani menekankan bahwa keberlanjutan sektor pangan bergantung pada sinergi antara produksi yang sehat, distribusi yang adil, dan harga konsumsi yang terjangkau. Organisasi ini menyerukan agar pemerintah, pembuat kebijakan, dan semua pemangku kepentingan memastikan kebijakan pangan nasional tidak hanya fokus pada stabilitas harga, tetapi juga menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak.***
