MENTARI NEWS- Kegiatan room tour yang digelar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandar Lampung dengan melibatkan influencer lokal dan lima mahasiswa menuai sejumlah pertanyaan. Kegiatan yang dipimpin Kepala Lapas (Kalapas) Ike Rahmawati pada Selasa (10/11/2026) tersebut dimaksudkan untuk memperlihatkan kondisi fasilitas di dalam lapas sekaligus menjawab berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Namun, langkah tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai independensi dan sejauh mana keterbukaan informasi benar-benar diberikan kepada publik. Sebab, memperlihatkan sejumlah ruangan kepada peserta kunjungan belum tentu dapat menjawab dugaan persoalan tata kelola yang selama ini menjadi sorotan.
Dalam kegiatan tersebut, pihak lapas melibatkan Ami, seorang konten kreator dan influencer asal Lampung yang dikenal melalui konten gaya hidup (lifestyle), kecantikan (beauty), dan fesyen (fashion). Selain itu, lima mahasiswa yang disebut dipilih melalui mekanisme seleksi internal lapas turut diajak melihat sejumlah ruangan dan fasilitas.
Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya pihak lapas memberikan klarifikasi terhadap berbagai isu, mulai dari dugaan keberadaan bilik asmara, kamar mewah, hingga praktik penyewaan telepon seluler secara ilegal di lingkungan pemasyarakatan.
Meski demikian, persoalan mendasarnya bukan sekadar siapa yang diundang masuk atau fasilitas apa yang diperlihatkan. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah sejauh mana kegiatan tersebut mampu menghadirkan transparansi yang objektif dan apakah pemeriksaan dilakukan secara independen.
Sebagai institusi negara yang menjalankan fungsi pembinaan dan penegakan aturan, lapas harus terbuka terhadap pengawasan. Dugaan pelanggaran serius tidak cukup dijawab hanya melalui video tur, penjelasan internal, ataupun kunjungan yang seluruh prosesnya diatur oleh institusi yang sedang menjadi perhatian publik.
Lima Mahasiswa Dipilih Internal, Sejauh Mana Independensinya?
Keterlibatan lima mahasiswa menjadi salah satu aspek yang patut mendapat penjelasan lebih lanjut.
Mahasiswa merupakan elemen masyarakat yang memiliki peran penting dalam mengawal demokrasi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara. Karena itu, pelibatan mahasiswa dalam kegiatan keterbukaan informasi pada dasarnya dapat menjadi langkah positif.
Namun, apabila peserta dipilih melalui seleksi internal pihak lapas, publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme tersebut dijalankan.
Apakah kelima mahasiswa hadir sebagai perwakilan resmi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), organisasi kemahasiswaan, atau institusi kampus masing-masing? Ataukah mereka mengikuti kegiatan sebagai individu yang dipilih oleh pihak lapas?
Pertanyaan tersebut penting karena kehadiran mahasiswa secara personal tidak otomatis mewakili sikap organisasi, institusi pendidikan, maupun seluruh mahasiswa di Lampung.
Tanpa penjelasan mengenai mandat dan mekanisme keterlibatan mereka, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kesan bahwa kehadiran lima mahasiswa menjadi representasi dukungan atau legitimasi dari kalangan akademisi.
Padahal, independensi pengawasan tidak hanya ditentukan oleh status peserta sebagai mahasiswa, tetapi juga oleh kebebasan mereka dalam melihat, bertanya, mengkritisi, dan menyampaikan temuan tanpa pembatasan yang tidak semestinya.
Jangan sampai mahasiswa justru ditempatkan dalam posisi yang seolah-olah menjadi pembenaran atas klarifikasi institusi. Perbedaan pandangan antara mahasiswa yang mengikuti kunjungan dan kelompok mahasiswa yang tetap kritis juga tidak seharusnya dipertentangkan.
Fokus utama semestinya tetap pada substansi persoalan: apakah dugaan pelanggaran benar-benar telah diperiksa secara objektif?
Keterlibatan Influencer dan Relevansi Klarifikasi
Kehadiran influencer Ami juga memunculkan pertanyaan mengenai relevansi pendekatan komunikasi yang digunakan pihak lapas.
Sebagai konten kreator di bidang gaya hidup, kecantikan, dan fesyen, Ami tentu memiliki ruang untuk menyampaikan pengalaman serta pandangannya kepada pengikutnya. Namun, persoalan dugaan pelanggaran di dalam lembaga pemasyarakatan membutuhkan penjelasan yang lebih dari sekadar dokumentasi visual.
Dugaan keberadaan bilik asmara, kamar mewah, maupun penyewaan telepon seluler secara ilegal berkaitan dengan tata kelola pemasyarakatan, kepatuhan terhadap aturan, pengawasan petugas, serta kemungkinan adanya pelanggaran disiplin atau hukum.
Karena itu, publik berhak mempertanyakan apakah pelibatan influencer merupakan bagian dari strategi keterbukaan informasi yang terukur atau lebih diarahkan pada pembentukan persepsi melalui media sosial.
Popularitas di media sosial tidak dapat menggantikan kredibilitas pemeriksaan. Begitu pula pengalaman melihat sejumlah ruangan dalam kunjungan terbatas tidak dapat dijadikan bukti bahwa seluruh dugaan pelanggaran tidak pernah terjadi.
Influencer dapat menyampaikan apa yang dilihat dan dialaminya selama kegiatan. Namun, kesimpulan mengenai kepatuhan seluruh aktivitas di dalam lapas tetap membutuhkan pemeriksaan yang memiliki dasar dan kewenangan yang jelas.
Room Tour Bukan Audit dan Bukan Pemeriksaan Independen
Kalapas Ike Rahmawati memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan memperlihatkan kondisi fasilitas kepada masyarakat. Akan tetapi, keterbukaan informasi juga perlu disertai mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diuji.
Publik tidak hanya ingin melihat ruangan yang bersih, fasilitas yang tertata, atau bangunan yang tampak layak di depan kamera. Masyarakat juga membutuhkan penjelasan mengenai penerapan aturan, penggunaan fasilitas, pengawasan barang terlarang, serta pengendalian penggunaan telepon seluler di dalam lapas.
Apabila pihak lapas menyatakan tidak terdapat pelanggaran, penjelasan tersebut perlu diperkuat dengan data, dokumen, dan hasil pemeriksaan dari mekanisme pengawasan yang berwenang.
Pihak lapas juga perlu menjelaskan standar fasilitas yang berlaku, tata tertib penggunaan ruangan, sistem pengawasan terhadap barang terlarang, serta langkah pencegahan praktik penyalahgunaan fasilitas.
Sebab, video yang memperlihatkan kondisi beberapa ruangan pada waktu tertentu tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh aktivitas di dalam lapas telah berjalan sesuai ketentuan.
Transparansi bukan semata-mata tentang siapa yang diundang masuk, melainkan sejauh mana institusi bersedia membuka diri terhadap pertanyaan, kritik, dan pemeriksaan yang objektif.
Jangan Sampai Kritik Publik Dianggap Selesai
Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan tidak dapat dibangun hanya melalui satu kali kegiatan room tour. Kepercayaan publik membutuhkan keterbukaan informasi yang berkelanjutan, konsistensi penegakan aturan, serta kesediaan institusi menerima pengawasan.
Kegiatan tersebut seharusnya menjadi pintu masuk untuk memperkuat akuntabilitas, bukan dianggap sebagai jawaban final atas seluruh persoalan yang berkembang.
Mahasiswa tidak boleh ditempatkan sebagai tameng legitimasi. Influencer tidak dapat menggantikan peran auditor atau lembaga pengawas. Sementara itu, dokumentasi video tidak semestinya diperlakukan sebagai bukti bahwa seluruh dugaan telah terbantahkan.
Jika ingin menjawab kritik, pihak lapas perlu menyampaikan data, dokumen, hasil pemeriksaan, dan penjelasan yang dapat diverifikasi. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan lapas yang terlihat baik di depan kamera. Masyarakat membutuhkan lembaga pemasyarakatan yang tertib dalam tata kelola, konsisten menegakkan aturan, dan terbuka terhadap pengawasan.
Sebab, transparansi yang hanya memperlihatkan bagian yang ingin ditampilkan belum cukup untuk menjawab seluruh pertanyaan publik. Keterbukaan sejati harus memberikan ruang bagi pemeriksaan, kritik, dan pembuktian secara independen.
Catatan redaksi: Berbagai persoalan yang disebutkan dalam tulisan ini merupakan dugaan dan pertanyaan publik yang masih memerlukan pembuktian. Keterlibatan influencer dan mahasiswa tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pencitraan maupun pelanggaran. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kalapas Kelas I Bandar Lampung maupun pihak terkait.***
