MENTARI NEWS- Iklim kerja internal salah satu BLUD Puskesmas di Kota Bandar Lampung tengah jadi sorotan. Dugaan sikap arogan pimpinan hingga praktik pemaksaan kebijakan anggaran memicu keresahan pegawai, bahkan dikhawatirkan berdampak langsung pada layanan kesehatan masyarakat dan pengelolaan dana miliaran rupiah.
Kontroversi Internal yang Tak Lagi Tertutup
Sejumlah sumber internal yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan, Kepala BLUD Puskesmas tersebut diduga kerap bersikap otoriter dalam pengambilan keputusan. Pola kepemimpinan yang dianggap arogan itu bukan hanya menciptakan suasana kerja tidak sehat, tetapi juga memicu konflik berkepanjangan di lingkungan puskesmas.
Menurut penuturan narasumber, pimpinan puskesmas disebut sering memaksa jajaran menandatangani dokumen kegiatan yang dinilai tidak sesuai prosedur. Tekanan ini disebut berlangsung secara berulang dan sistematis, membuat sebagian pegawai merasa tidak punya ruang untuk menolak atau menyampaikan keberatan secara terbuka.
Ancaman Mutasi Jadi Alat Tekanan
Situasi kian rumit ketika ancaman mutasi disebut-sebut digunakan sebagai alat tekanan. Pegawai yang dianggap tidak sejalan dengan kehendak pimpinan dilaporkan berisiko dipindahkan ke puskesmas pembantu. Langkah ini dinilai sebagai bentuk hukuman tidak tertulis yang berdampak pada psikologis pegawai dan stabilitas tim kerja.
“Kalau tidak ikut maunya, siap-siap dimutasi,” ujar salah satu sumber dengan nada kecewa. Kondisi ini membuat sebagian pegawai memilih diam, meski menyadari ada potensi pelanggaran tata kelola.
Dinkes Sempat Turun Tangan
Konflik internal ini sejatinya bukan hal baru. Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung bahkan sempat turun tangan sebagai penengah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam perpecahan agar tidak mengganggu kinerja layanan kesehatan bagi masyarakat.
Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, intervensi itu belum menyentuh akar persoalan. Sikap pimpinan puskesmas disebut masih sama, bahkan laporan dugaan arogansi dan pemaksaan kebijakan terus mengalir hingga awal Januari 2026.
Aspirasi Pegawai: Ganti Pimpinan
Puncak keresahan terlihat ketika sejumlah pegawai menuliskan secarik harapan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Intinya satu: meminta agar Kepala Puskesmas tersebut diganti demi perbaikan layanan dan tata kelola anggaran.
Para pegawai menilai, pelayanan kesehatan masyarakat seharusnya menjadi fokus utama, bukan justru tersandera konflik internal dan kepentingan jabatan. Apalagi, puskesmas ini akan mengelola anggaran lebih dari Rp2 miliar pada tahun 2026.
Anggaran Miliaran dan Risiko Penyimpangan
Besarnya anggaran yang dikelola membuat isu ini tak bisa dipandang sepele. Para narasumber khawatir, jika pola kepemimpinan seperti ini terus dibiarkan, maka potensi penyimpangan anggaran, termasuk praktik mark up, semakin terbuka.
Anggaran kesehatan, menurut mereka, seharusnya digunakan secara maksimal dan transparan untuk program promotif, preventif, hingga pelayanan dasar masyarakat. Intervensi jabatan demi kepentingan tertentu justru dinilai bertolak belakang dengan semangat reformasi birokrasi dan tata kelola BLUD.
Menunggu Sikap Kepala Dinas Kesehatan
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad, belum memberikan konfirmasi resmi. Tim liputan sempat mendatangi kantornya pada Senin, 5 Januari 2026, namun yang bersangkutan belum dapat ditemui dengan alasan perlu penjadwalan ulang.
Redaksi masih membuka ruang klarifikasi dan menunggu pernyataan resmi dari Muhtadi Arsyad maupun pihak terkait lainnya guna memastikan keberimbangan informasi.***
