MENTARI NEWS — Isu pendidikan kembali menjadi sorotan publik di Provinsi Lampung melalui diskusi santai bertema “Guru Menjadi Beban Negara” yang digelar oleh Forum Pemuda Peduli Pendidikan (FP3) Lampung. Kegiatan ini berlangsung di Nuwono Tasya Guest House, Rajabasa, Bandar Lampung, pada Jumat, 29 Agustus 2025, mulai pukul 15.00 hingga selesai. Diskusi menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan politisi, akademisi, praktisi pendidikan, serta mahasiswa yang menjadi pengamat kritis dunia pendidikan.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, menyampaikan pandangannya mengenai pendidikan gratis di Lampung yang pernah ia tolak. Menurut politisi PDI-P ini, memperoleh pendidikan memerlukan biaya dan modal, sehingga anggaran negara semata tidak cukup untuk menjamin kualitas pendidikan. “Saat wacana pendidikan gratis muncul, saya menolak. Pendidikan yang berkualitas membutuhkan dukungan dari masyarakat, bukan hanya dari anggaran pemerintah yang terbatas,” ujarnya.
Yanuar menekankan bahwa pendidikan gratis seharusnya lebih tepat sasaran, diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Ia juga menyinggung terobosan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang menghapus dana Komite Sekolah. Kebijakan ini berdampak pada sekolah-sekolah yang selama ini menggunakan fasilitas pendingin, karena biaya listrik yang tinggi. “Langkah ini menciptakan masalah baru dalam dunia pendidikan. Maka penting bagi guru untuk berdiskusi secara jujur, agar dewan dapat memahami masalah sesungguhnya tanpa terjebak pada persepsi semata,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Lampung, Gino Vanolie, yang juga mantan guru dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan, menyoroti kondisi kesejahteraan guru, terutama guru honorer. Ia menyebut peran guru sangat berat, karena harus mendidik anak-anak agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, namun kesejahteraan guru belum seimbang dengan tanggung jawab yang diemban. “Sementara guru dibebani tugas mendidik generasi penerus bangsa, kesejahteraan mereka belum menjadi prioritas,” tegasnya.
Gino juga menyinggung anggaran pembangunan calon Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sangat besar, namun pemanfaatannya hingga kini belum terasa optimal bagi sektor pendidikan. Menurutnya, sebagian anggaran tersebut jika dialihkan untuk pendidikan bisa membantu meringankan masalah yang dihadapi guru dan meningkatkan kualitas SDM di Lampung. Ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap nasib guru dan pengembangan pendidikan secara keseluruhan, termasuk peran Dana BOS sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pendidikan berkualitas.
Sementara itu, Ketua KNPI Lampung, Iqbal Ardiansyah, menyoroti kompleksitas persoalan pendidikan di provinsi ini. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus dirancang secara matang agar tidak menimbulkan masalah baru. “Memotong satu masalah justru dapat menimbulkan persoalan lain, dan ini bisa menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, termasuk implementasi Pancasila di masyarakat,” katanya. Iqbal juga mengusulkan agar anggaran infrastruktur yang kurang efisien dapat dialihkan sebagian untuk mendukung dunia pendidikan, sehingga tercipta SDM yang lebih berkualitas.
Diskusi santai ini dimoderatori langsung oleh Ahmad Thoha, Ketua FP3 Lampung, dan menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, diwakili Kacabdin Wilayah 1 Hamda Sukma, S.Si, M.Pd., guru SMAN 2 Bandar Lampung, dosen FKIP Universitas Lampung, mahasiswa, serta pemerhati pendidikan. Forum ini menjadi ajang penting untuk menggali berbagai persoalan pendidikan, termasuk beban guru, kebijakan anggaran, dan inovasi yang diperlukan untuk memperkuat kualitas pendidikan di Lampung.
Acara ini menekankan perlunya dialog terbuka antara pemerintah, guru, masyarakat, dan mahasiswa untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang efektif, diharapkan nasib guru dan kualitas pendidikan di Lampung bisa semakin baik, serta tercipta generasi muda yang berdaya saing dan berkualitas.***
