MENTARI NEWS — Ribuan mahasiswa, masyarakat sipil, hingga pengemudi ojek online bersatu padu menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung pada Senin (01/09/2025). Sejak pagi hari, massa mulai memenuhi kawasan Jalan Wolter Monginsidi hingga Jalan Dr. Warsito dengan membawa poster, spanduk, bendera, dan pengeras suara. Aksi yang berlangsung hingga sore hari itu menjadi bukti nyata soliditas demokrasi di Lampung.
Meski jumlah massa begitu besar, aksi unjuk rasa berjalan dengan tertib, tanpa insiden yang merusak fasilitas umum maupun bentrokan antara peserta aksi dengan aparat keamanan. Hal ini tidak terlepas dari koordinasi ketat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung, yang melibatkan TNI, Polri, DPRD, serta pemerintah daerah. Kehadiran Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di tengah-tengah massa bahkan menjadi momen penting. Duduk di atas aspal bersama peserta aksi, ia membuka ruang dialog terbuka yang menyejukkan suasana dan mencairkan ketegangan.
Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, turut mengapresiasi jalannya aksi. Menurutnya, keberhasilan menjaga ketertiban bukan hanya karena peran aparat, melainkan juga hasil dari kedewasaan mahasiswa dan masyarakat. “Berkat kerja sama semua pihak, penyampaian pendapat berjalan aman, tertib, dan damai. Situasi seperti ini harus terus kita jaga,” ungkapnya.
Aksi tersebut bukan hanya sekadar demonstrasi biasa. Mahasiswa, yang menjadi motor utama pergerakan, menyampaikan beragam tuntutan strategis. Sejumlah perwakilan diberikan kesempatan berbicara langsung di hadapan jajaran Forkopimda. Mereka mendesak pemerintah pusat segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai langkah konkret memberantas korupsi. Selain itu, tuntutan reformasi kepolisian dan peningkatan kesejahteraan guru serta dosen juga mencuat sebagai isu utama yang menyentuh kebutuhan dasar bangsa.
Tuntutan yang lebih spesifik turut mencakup perhatian terhadap kasus hukum yang menimpa Affan Kurniawan, kebijakan efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan, serta penolakan terhadap sejumlah pasal dalam RKUHAP yang dianggap melemahkan hak-hak rakyat. Isu reforma agraria menjadi salah satu fokus utama dengan desakan agar pemerintah lebih adil dalam membagikan lahan, terutama bagi para petani Lampung yang selama ini berperan besar dalam ketahanan pangan nasional.
Bagi mahasiswa dan masyarakat yang turun ke jalan, aksi ini bukan sekadar perlawanan, melainkan bentuk nyata cinta pada Lampung dan Indonesia. Mereka percaya bahwa suara yang mereka bawa adalah aspirasi tulus untuk membangun masa depan daerah. Generasi muda Lampung menunjukkan diri sebagai pewaris yang peduli, berani bersuara, namun tetap mengedepankan perdamaian.
Aksi damai di Lampung ini juga menjadi kontras yang mencolok dibandingkan dengan sejumlah aksi unjuk rasa di daerah lain yang kerap berujung ricuh. Lampung berhasil menunjukkan wajah demokrasi yang lebih sehat, dengan mengedepankan dialog, persuasif, dan sikap saling menghargai. Momentum ini membuktikan bahwa penyampaian aspirasi tidak harus berhadapan dengan kekerasan, melainkan bisa dilakukan dengan kepala dingin.
Seiring berjalannya waktu, massa yang semula memenuhi jalanan perlahan membubarkan diri dengan tertib setelah pernyataan sikap resmi dibacakan dan aspirasi diterima. Menjelang sore, hujan deras turun di Bandarlampung. Suasana itu seolah menjadi tanda kesejukan sekaligus penutup alami bagi sebuah demonstrasi yang berlangsung penuh kedewasaan demokrasi.
Peristiwa ini meninggalkan pesan mendalam. Bagi mahasiswa dan masyarakat, aksi damai ini menunjukkan bahwa perjuangan suara rakyat bisa dilakukan tanpa merusak. Bagi aparat dan pemerintah daerah, momen ini menjadi bukti bahwa pendekatan persuasif lebih ampuh daripada cara represif. Dan bagi Indonesia secara keseluruhan, Lampung telah memberikan teladan berharga: ketika ruang demokrasi dijaga bersama, suara rakyat dapat tersampaikan tanpa harus mengorbankan ketertiban umum maupun rasa aman masyarakat.***
