MENTARI NEWS — Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan data yang akurat dan komprehensif untuk mendukung pembangunan berbasis bukti. Hal ini diwujudkan melalui penguatan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, yang ditandai dengan audiensi antara Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dan Kepala BPS Provinsi Lampung pada Jumat (12/9/2025), di Ruang Kerja Sekdaprov.
Audiensi ini merupakan kelanjutan dari kunjungan BPS Provinsi Lampung kepada Gubernur Rahmat Mirzani Djausal sehari sebelumnya, Kamis (11/9/2025). Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Lampung dan BPS menegaskan komitmen untuk menyukseskan dua agenda nasional yang krusial: Hari Statistik Nasional (HSN) 2025 dan Sensus Ekonomi (SE) 2026.
Sekretaris Daerah Lampung, Marindo Kurniawan, menekankan bahwa keberhasilan agenda nasional ini sangat bergantung pada kualitas data yang tersedia. “Data akurat dan menyeluruh bukan hanya sekadar angka, tetapi menjadi landasan utama dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Tanpa data yang dapat dipercaya, perencanaan pembangunan akan kehilangan arah,” ujar Marindo.
Lebih lanjut, audiensi ini juga membahas langkah-langkah strategis meningkatkan literasi statistik masyarakat. Salah satu inisiatif penting adalah penerbitan sejumlah buku yang dirancang dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami publik. Publikasi tersebut meliputi:
Cerita di Balik Dua Belas Indikator: Membahas indikator utama pembangunan daerah secara mudah dimengerti.
Statistik Berkisah: Menyajikan data dalam format naratif agar masyarakat lebih mudah memahami makna angka dan tren pembangunan.
Potret Kemiskinan di Provinsi Lampung: Memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi sosial-ekonomi masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Lampung.
Menurut Kepala BPS Provinsi Lampung, kerja sama dengan Pemprov Lampung tidak hanya memperkuat kualitas data, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses statistik. “Kami ingin masyarakat memahami bahwa data bukan sekadar dokumen, tetapi instrumen vital yang dapat menentukan kebijakan pembangunan, alokasi anggaran, dan program kesejahteraan,” ujar Kepala BPS.
Selain itu, Pemprov Lampung juga membahas kesiapan sistem dan perangkat untuk Sensus Ekonomi 2026. Diharapkan, seluruh kabupaten/kota dapat berpartisipasi aktif dengan menyediakan data yang valid, sehingga hasil sensus menjadi representatif dan dapat diandalkan untuk perencanaan pembangunan daerah.
Dengan kolaborasi yang semakin solid, Pemprov Lampung optimis dapat menghadirkan data berkualitas tinggi yang menjadi fondasi kuat dalam perencanaan pembangunan. Keberhasilan implementasi HSN 2025 dan SE 2026 diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung melalui kebijakan berbasis data yang tepat sasaran.***
