MENTARI NEWS– Pemerintah Kabupaten Pesawaran memperkuat inklusi keuangan syariah melalui kolaborasi strategis dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung. Pada Selasa (14/10/2025), Pencanangan Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) secara resmi diluncurkan di Pondok Pesantren Al-Hidayah Gerning, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M., Wakil Bupati Antonius Muhammad Ali, Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy, serta sejumlah pejabat terkait dan pimpinan pondok pesantren.
Program EPIKS hadir untuk memperluas akses keuangan syariah bagi masyarakat sekaligus menjadikan pesantren sebagai pusat literasi dan pemberdayaan ekonomi umat. Bupati Pesawaran, Nanda Indira, menekankan bahwa inisiatif ini bukan hanya sekadar program finansial, melainkan juga strategi pemberdayaan masyarakat berbasis pondok pesantren. “EPIKS diharapkan menjadi motor penggerak inklusi keuangan syariah di Pesawaran. Pesantren tidak hanya sebagai tempat belajar agama, tetapi juga sebagai pusat kolaborasi ekonomi dan literasi finansial bagi masyarakat,” ujar Nanda.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan peluncuran Bank Sampah di lingkungan Ponpes Al-Hidayah, serta pembukaan 650 rekening tabungan syariah untuk para santri. Langkah ini bertujuan menanamkan budaya menabung sekaligus kesadaran lingkungan sejak dini. Bupati Nanda menegaskan bahwa program ini mengajarkan santri pentingnya kemandirian finansial dan tanggung jawab terhadap lingkungan. “Bank Sampah ini menjadi contoh ekosistem pendidikan berbasis lingkungan yang berkelanjutan, sekaligus membangun jiwa entrepreneur pada santri. Kami berharap model ini bisa direplikasi di kecamatan dan desa lain di Pesawaran,” jelasnya.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menyebut bahwa Pesawaran memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi syariah. Dengan 96 persen penduduk beragama Islam dan lebih dari 80 pondok pesantren di wilayah ini, Otto menilai pondok pesantren dapat berperan sebagai jembatan antara pelaku usaha, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah. “EPIKS dirancang agar pesantren tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga menjadi pusat inklusi keuangan yang memfasilitasi edukasi, pendampingan, dan layanan keuangan syariah untuk masyarakat sekitar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Otto menjelaskan bahwa sinergi dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Sampah Sahabat Gajah menjadi model pemberdayaan ekonomi umat berbasis prinsip syariah sekaligus keberlanjutan lingkungan. Melalui kerjasama ini, masyarakat bisa memperoleh layanan konsultasi keuangan syariah, pembinaan usaha mikro, dan literasi finansial langsung dari pesantren.
Karo Perekonomian Provinsi Lampung, Rinvayanti, mewakili Wakil Gubernur Lampung, menambahkan bahwa pencanangan EPIKS ini sejalan dengan strategi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam mengembangkan literasi keuangan syariah. Ia menekankan bahwa integrasi program bank sampah dengan pesantren dapat mendorong ekonomi pesantren yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan. Berdasarkan data Kementerian Agama RI, Lampung memiliki 1.096 pondok pesantren, menempatkan provinsi ini sebagai wilayah dengan jumlah pesantren terbesar kedua di Sumatera.
“Sinergi antara keuangan syariah dan pengelolaan lingkungan membuka peluang baru untuk pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Santri dapat belajar mengelola usaha, menabung, dan berinovasi dalam kegiatan ekonomi produktif,” jelas Rinvayanti.
Pimpinan Ponpes Al-Hidayah, KH. Ahmad Ma’shum Abror, menyambut baik inisiatif ini. Ia menegaskan kesiapan pesantren untuk mendukung pelaksanaan EPIKS melalui unit-unit usaha yang sudah berjalan, seperti produksi kopi, laundry, roti, serta pertanian melon dan cabai. “Kami siap berkolaborasi dengan seluruh pihak agar program ini membawa manfaat nyata bagi santri dan masyarakat sekitar. Semoga EPIKS ini membawa keberkahan dan menjadi bekal bagi para santri ketika kembali ke masyarakat,” ujarnya.
Peluncuran EPIKS di Pesawaran menjadi bukti nyata komitmen OJK, pemerintah provinsi, dan kabupaten dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah. Dengan melibatkan pesantren sebagai pusat literasi ekonomi, program ini diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi umat, membentuk santri berkarakter, serta menumbuhkan kesadaran sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.***
