MENTARI NEWS- Dalam setiap musim pemilu, wacana politik identitas nyaris tak pernah absen dari panggung. Entah itu menyangkut agama, suku, ras, hingga simbol-simbol budaya lokal, politik identitas kerap digunakan sebagai alat untuk menggalang dukungan. Tapi pertanyaannya, apakah strategi ini benar-benar efektif? Atau justru menyimpan risiko besar yang bisa mencederai demokrasi?
Apa Itu Politik Identitas?
Secara sederhana, politik identitas adalah praktik politik yang menekankan perbedaan identitas kelompok tertentu — seperti etnis, agama, atau budaya — dalam upaya meraih kekuasaan atau memperjuangkan kepentingan kelompok. Dalam konteks demokrasi, pendekatan ini bisa dianggap sah. Setiap warga negara punya hak untuk menyuarakan kebutuhan komunitasnya.
Namun, persoalan muncul ketika politik identitas dipakai secara eksklusif dan manipulatif, bukan untuk menyatukan, tapi memecah.
Senjata Ampuh: Menyentuh Emosi dan Loyalitas
Politik identitas bisa menjadi senjata ampuh karena menyentuh sisi emosional dan loyalitas kolektif masyarakat. Kandidat yang mampu menarasikan kedekatan identitas dengan konstituennya berpeluang mendapat dukungan besar, apalagi di tengah masyarakat yang merasa kurang terwakili secara struktural.
Dalam beberapa kasus, politik identitas berhasil membuka ruang bagi kelompok marginal untuk bersuara. Misalnya, politik perempuan yang memperjuangkan representasi gender, atau gerakan minoritas etnis yang menuntut pengakuan hak-hak dasar mereka.
Bumerang: Membelah dan Melemahkan Demokrasi
Namun, ketika politik identitas berubah menjadi alat politisasi kebencian, narasi “kami vs mereka” muncul. Lawan politik dibingkai sebagai “orang luar” atau “berbeda secara esensial” sehingga tidak layak dipilih. Di titik inilah politik identitas berubah jadi bumerang yang bisa membelah masyarakat, bahkan memicu konflik horizontal.
Risikonya? Polarisasi. Kepercayaan antarkelompok melemah. Rasionalitas publik digantikan oleh emosi sektarian. Alih-alih memperkuat demokrasi, politik identitas justru mempersempit ruang dialog.
Tantangan untuk Demokrasi di Indonesia
Indonesia, dengan keberagaman sosiokulturalnya, sangat rentan terhadap penyalahgunaan politik identitas. Sejarah menunjukkan bagaimana isu-isu identitas bisa digunakan sebagai alat delegitimasi politik. Ironisnya, kadang isu itu diangkat bukan oleh masyarakat akar rumput, tapi justru elit politik demi kepentingan jangka pendek.
Menuju Politik yang Inklusif
Yang dibutuhkan sekarang bukan penghapusan politik identitas, tetapi transformasinya. Identitas bisa tetap hadir dalam politik, tapi dalam bingkai inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Bukan lagi soal “siapa kamu”, tapi “apa gagasan dan solusi yang kamu bawa”.
Politik identitas memang ampuh. Tapi jika disalahgunakan, ia bisa menjadi bumerang yang merobek tenun sosial bangsa. Tugas kita sebagai pemilih dan warga negara adalah tetap waspada, berpikir kritis, dan tidak mudah terbakar narasi sektarian.
Jadi, politik identitas: senjata kemenangan, atau bom waktu yang menunggu meledak? Jawabannya tergantung bagaimana kita, sebagai masyarakat, memilih untuk menggunakannya.***
