MENTARI NEWS- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (RMD) dan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dituding tengah menjalankan kebijakan yang berpotensi mematikan SMA/SMK swasta di wilayah kota. Kedua pemimpin ini bahkan mendapat julukan The Killer Policy dari sejumlah tokoh masyarakat dan praktisi pendidikan.
Praktisi pendidikan M. Arief Mulyadin mengungkap indikasinya. Menurutnya, SMA/SMK negeri di Bandar Lampung telah menerima lebih dari 12 ribu siswa dari total sekitar 14 ribu lulusan SMP tahun ajaran 2024/2025. Sisanya, sekitar dua ribu siswa, kini menjadi rebutan ratusan sekolah swasta.
“Persaingan semakin sengit. Tapi ironisnya, Wali Kota justru ingin membangun SMA swasta bernama Siger yang belum berizin. Statusnya ilegal,” kata Arief, Rabu (13/8/2025).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, sebelumnya membenarkan bahwa SMA Siger baru memiliki izin lisan, belum melengkapi dokumen administratif. Arief menilai RMD mengetahui fakta ini, namun tetap memberi dukungan.
Bahkan, Arief menyebut langkah Eva Dwiana melanggar sejumlah peraturan, termasuk Permendikbudristek RI Nomor 36 Tahun 2014 dan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001.
Panglima Ormas Ladam, Misrul, ikut geram. “Kok gubernur mendukung kebijakan seperti ini? Apa mungkin pemimpin kita tidak paham hukum?” ujarnya.
Indikasi lain muncul ketika sejumlah kepala SMA/SMK swasta mengaku didatangi camat dan lurah untuk meminta data siswa tanpa penjelasan jelas. Arief menduga data tersebut digunakan untuk menarik siswa masuk ke SMA Siger.
Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdikbud Lampung bahkan mengingatkan sekolah swasta agar tidak memberikan data siswa jika tidak ada surat resmi. “Selama ini tidak ada koordinasi dengan dinas provinsi,” tegasnya.
Selain gerakan door to door, Arief juga menyoroti instruksi di grup RT untuk mengumpulkan data siswa kurang mampu dengan dalih pemberian Program Indonesia Pintar (PIP). Padahal, dana PIP berasal dari pemerintah pusat dan juga bisa diakses sekolah swasta.
Arief menilai diamnya RMD dan dukungannya kepada Eva Dwiana menjadi bukti adanya upaya sistematis mematikan sekolah swasta. Beberapa sekolah swasta, seperti SMK Penerbangan Radin Intan dan SMA/SMK Bhakti Utama, bahkan sudah gulung tikar.
Kepala Bidang Pembinaan SMK, Sunardi, menduga siswa kurang mampu diiming-imingi beasiswa agar mau bersekolah di SMA Siger. “Kalau seperti ini, wajar sekolah swasta resah,” ujarnya.
Pertanyaannya kini, mampukah SMA/SMK swasta bertahan di tengah kebijakan yang dinilai sewenang-wenang?***
