MENTARI NEWS – Isu kemiskinan dan kesejahteraan sosial kembali menjadi sorotan penting di tengah upaya pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Pringsewu, Umi Laila, saat memimpin apel pagi jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu di lapangan Pemkab setempat, Jumat (19/9/2025).
Dalam kesempatan itu, Wabup Umi Laila menekankan bahwa ketepatan sasaran penerima program penanganan kemiskinan selalu menjadi perbincangan hangat di masyarakat. “Berbagai metode identifikasi penerima bantuan telah kami tempuh, mulai dari survei langsung hingga pemanfaatan data administrasi, namun kritik dan masukan dari masyarakat seakan tidak pernah berhenti. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem data yang terintegrasi dan akurat,” ujarnya.
Sebagai solusi, Wabup menekankan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN, yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. DTSEN merupakan basis data tunggal yang memuat informasi sosial, ekonomi, serta peringkat kesejahteraan seluruh individu dan keluarga di Indonesia. Data ini dibangun dari penggabungan berbagai sumber data nasional, dipadankan dengan data kependudukan, dan dimutakhirkan secara berkala oleh BPS bekerja sama dengan Kementerian Sosial.
“DTSEN sangat penting karena di dalamnya terdapat seluruh data penduduk yang telah diperingkat secara objektif. Dari data ini, kita dapat mengetahui siapa saja yang layak atau tidak layak menerima bantuan sosial. Keunggulannya, data ini dapat diperbarui setiap bulan sehingga responsif terhadap dinamika kesejahteraan masyarakat, termasuk di Kabupaten Pringsewu,” jelas Umi Laila.
Lebih jauh, Wabup menekankan bahwa Presiden RI telah mengarahkan seluruh pihak untuk menggunakan DTSEN sebagai acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial ekonomi. Tujuannya agar setiap program yang dijalankan tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Umi Laila juga menekankan peran aktif seluruh perangkat daerah dalam pemanfaatan data ini, karena banyak program kesejahteraan yang tersebar di berbagai dinas membutuhkan data yang akurat.
“Sebagai agen pembangunan, kita memiliki tanggung jawab besar. Bantuan sosial bukanlah tujuan akhir, tetapi jembatan menuju kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu mengedukasi masyarakat agar memanfaatkan bantuan dengan bijak, mendorong mereka bekerja lebih giat, dan meningkatkan taraf hidup,” ujar Wabup.
Dalam arahannya, Wabup juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan sinergi yang baik, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial dapat dicapai secara lebih optimal. Umi Laila menekankan bahwa keberhasilan program kesejahteraan tidak hanya dilihat dari besaran bantuan yang diberikan, tetapi juga dari perubahan nyata dalam kualitas hidup masyarakat.
“Dengan kolaborasi dan sinergi seluruh pihak, kita mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pringsewu. Mari kita jadikan data DTSEN sebagai alat strategis dalam setiap program, sehingga bantuan sosial benar-benar memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat,” pungkas Wabup Pringsewu menutup amanatnya.***
