MENTARI NEWS- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PRO RAKYAT mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengevaluasi penanganan sejumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan keuangan negara di wilayah Provinsi Lampung.
Organisasi tersebut mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, khususnya dugaan penyimpangan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2022 dan dugaan gratifikasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin A.M., bersama Sekretaris Umum, Johan Alamsyah, S.E., menyampaikan desakan tersebut kepada awak media di Bandar Lampung, Senin (16/11/2026).
Mereka meminta Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penanganan pengaduan masyarakat di wilayah hukum Kejati Lampung.
Menurut PRO RAKYAT, munculnya berbagai aksi demonstrasi di depan kantor Kejati Lampung menjadi salah satu indikasi adanya persoalan yang perlu mendapat penjelasan. Mereka menilai masyarakat membutuhkan kepastian mengenai perkembangan laporan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.
Aduan Proyek SPAM Tanggamus Dipertanyakan
Aqrobin mengatakan salah satu laporan yang menjadi perhatian organisasinya adalah dugaan penyimpangan proyek SPAM Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2022.
Ia menyebut laporan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada Kejaksaan Agung RI dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Kejati Lampung. Pada 11 Februari 2026, PRO RAKYAT juga mengaku telah menyampaikan laporan dugaan penyimpangan proyek tersebut kepada Jaksa Agung dan Jampidsus.
Aqrobin meminta Kejaksaan memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut, termasuk langkah hukum yang telah dilakukan.
“Jangan sampai laporan masyarakat hanya diterima dan dilimpahkan tanpa kejelasan hasil. Kami mempertanyakan perkembangan laporan dugaan penyimpangan proyek SPAM Kabupaten Tanggamus serta pengaduan dugaan gratifikasi di Dinas Kesehatan Lampung Selatan,” tegas Aqrobin.
Ia juga menyoroti banyaknya pengaduan masyarakat yang menurut organisasinya belum memperoleh kepastian. Karena itu, PRO RAKYAT meminta Kejaksaan Agung memastikan seluruh laporan ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Soroti Dugaan Pengumpulan Uang Rp3 Juta dari Puskesmas
Sementara itu, Sekretaris Umum PRO RAKYAT, Johan Alamsyah, menyoroti dugaan pengumpulan uang sebesar Rp3 juta dari masing-masing bendahara Puskesmas di Kabupaten Lampung Selatan.
Menurut Johan, pengumpulan uang tersebut disebut dilakukan dengan alasan bantuan administrasi kepada Dinas Kesehatan Lampung Selatan.
Ia merujuk pada pemberitaan media yang menyebut Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan, Devi Armonanto, telah membenarkan adanya pengumpulan uang Rp3 juta dari Puskesmas. Dalam pemberitaan tersebut, uang yang sebelumnya diterima disebut telah dikembalikan kepada bendahara Puskesmas.
Johan menilai peristiwa tersebut perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan dasar pengumpulan uang, pihak yang menginisiasi, serta pihak yang menerima dana tersebut.
Menurutnya, pengembalian uang tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya tindak pidana apabila unsur-unsur pelanggaran hukum terbukti terpenuhi.
Ia mengacu pada Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur ketentuan mengenai gratifikasi. Johan juga menyinggung Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
“Dinas Kesehatan Lampung Selatan tetap harus diperiksa. Siapa yang menginisiasi dan memerintahkan pengumpulan uang Rp3 juta, siapa pihak dinas yang menerima, apa dasar pengumpulan uang tersebut, serta apakah ada kaitannya dengan jabatan atau kewenangan,” kata Johan.
Ia juga meminta seluruh pihak terkait, termasuk bendahara Puskesmas, dimintai keterangan agar peristiwa tersebut dapat diperiksa secara menyeluruh.
Menurut Johan, pengembalian uang kepada Puskesmas tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan pemeriksaan apabila masih terdapat dugaan pelanggaran yang perlu ditelusuri.
Minta Kejagung Klarifikasi Isu Dugaan Intervensi
Selain meminta kejelasan perkembangan laporan, PRO RAKYAT juga meminta Kejaksaan Agung memberikan klarifikasi terhadap informasi yang beredar mengenai dugaan adanya perintah dari pejabat utama Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan pengaduan tersebut tanpa melalui proses hukum.
Organisasi itu menilai informasi tersebut perlu dijelaskan secara resmi agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
PRO RAKYAT juga menyinggung dugaan adanya hubungan kekerabatan antara pejabat yang disebut dalam informasi tersebut dengan unsur pimpinan DPR RI. Namun, tudingan mengenai dugaan intervensi maupun hubungan kekerabatan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak terkait.
Aqrobin menegaskan bahwa penanganan perkara harus berjalan berdasarkan hukum, bukan dipengaruhi jabatan, kedekatan, ataupun kepentingan pihak tertentu.
Lima Poin Desakan kepada Kejaksaan Agung
Dalam pernyataannya, LSM PRO RAKYAT menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kejaksaan Agung RI.
Pertama, meminta Kejaksaan Agung memberikan penjelasan sekaligus mengevaluasi penanganan laporan pengaduan masyarakat di Kejati Lampung.
Kedua, meminta kejelasan tindak lanjut laporan dugaan penyimpangan proyek SPAM Kabupaten Tanggamus.
Ketiga, meminta Kejaksaan Agung memberikan penjelasan resmi mengenai isu dugaan intervensi dalam penanganan pengaduan masyarakat.
Keempat, mendesak agar dugaan gratifikasi di Dinas Kesehatan Lampung Selatan diusut secara menyeluruh, termasuk membuka perkembangan laporan yang disebut telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan.
Kelima, meminta perkara yang memenuhi unsur pidana dilanjutkan sesuai prosedur hukum hingga tahap penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Aqrobin berharap Kejaksaan Agung tidak membiarkan laporan masyarakat tanpa kepastian. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus berlaku sama bagi seluruh pihak tanpa memandang jabatan maupun kedekatan dengan kekuasaan.
“Kami meminta Kejagung RI untuk tidak membiarkan persoalan ini tanpa kepastian. Jika memang tidak ada intervensi karena jabatan atau kewenangan di Kejaksaan Agung, kasus dugaan gratifikasi ini harus dipertanggungjawabkan melalui proses hukum apabila unsur tindak pidana korupsinya terbukti. Hukum harus ditegakkan dan berlaku sama bagi siapa pun. Tidak zamannya lagi menggunakan backing dari pusat,” tutup Aqrobin.
PRO RAKYAT berharap Kejaksaan Agung dan Kejati Lampung dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan pengaduan tersebut. Kepastian penanganan laporan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.***














