MENTARI NEWS- Pemerintah Provinsi Lampung mengawali tahun kerja 2026 dengan langkah cepat. Di hari pertama masuk kerja, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah organisasi perangkat daerah dan pusat layanan publik untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat berjalan optimal sejak awal tahun.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa disiplin aparatur dan kualitas layanan publik tetap menjadi prioritas utama Pemprov Lampung, terutama setelah libur panjang pergantian tahun yang kerap menjadi masa rawan penurunan kinerja.
Sidak Serentak di Sejumlah OPD
Inspeksi mendadak dilakukan secara serentak oleh tiga tim. Tim pertama dipimpin langsung oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, tim kedua dikomandoi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, dan tim ketiga dipimpin Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung Sulpakar.
Ketiga tim menyasar sejumlah kantor OPD dan biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Fokus utama sidak adalah tingkat kehadiran ASN, kesiapan pelayanan, serta kepatuhan terhadap jam kerja dan tugas pokok masing-masing perangkat daerah.
Gubernur menegaskan bahwa sidak bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan disiplin aparatur sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sidak ini untuk memastikan disiplin ASN benar-benar dijalankan dan kinerja perangkat daerah berjalan sesuai tugas dan fungsinya,” ujar Rahmat Mirzani Djausal saat meninjau sejumlah OPD.
Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS menjadi landasan utama dalam membangun budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab.
Fokus Pelayanan Kesehatan di RSUD Abdul Moeloek
Selain kantor pemerintahan, Gubernur juga menyambangi RSUD Abdul Moeloek (RSUDAM), rumah sakit rujukan utama di Provinsi Lampung. Kunjungan ini menegaskan bahwa sektor pelayanan dasar, khususnya kesehatan, tidak boleh mengalami penurunan kualitas meski berada di awal tahun anggaran.
“Semua rujukan terakhir dari kabupaten dan kota itu ke Abdul Moeloek. Tidak ada rumah sakit lain lagi, sehingga pelayanannya harus tetap optimal,” tegas Gubernur.
Dalam sidak tersebut, Gubernur meninjau langsung sejumlah titik layanan vital, mulai dari Instalasi Farmasi, poliklinik umum, Instalasi Gawat Darurat, hingga ruang rawat inap bedah. Ia juga berdialog dengan tenaga kesehatan serta pasien untuk mendengar langsung pengalaman mereka selama menjalani perawatan.
Pengembangan Fasilitas dan Teknologi Medis
Gubernur tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi RSUD Abdul Moeloek, salah satunya persoalan kelebihan kapasitas pasien. Menurutnya, kondisi ini harus dijawab dengan penguatan fasilitas, sumber daya, dan pemanfaatan teknologi medis.
“Saya sudah minta Pak Sekda mendukung penuh kebutuhan RSUDAM. Tahun 2026 ini, RSUD Abdul Moeloek akan memiliki fasilitas LASIK dan menjadi rumah sakit pertama di wilayah Sumbagsel yang menyediakan layanan tersebut,” katanya.
Rencana tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus memperkuat posisi RSUDAM sebagai rumah sakit rujukan regional, tidak hanya bagi masyarakat Lampung tetapi juga wilayah sekitarnya.
Suara Pasien dan Evaluasi Kehadiran ASN
Di sela kunjungan, Gubernur juga berdialog dengan pasien. Salah satunya Sutrisno (62), warga Gunung Sugih, Lampung Tengah, yang telah menjalani kemoterapi tulang selama tiga tahun dengan menggunakan layanan BPJS Kesehatan.
“Saya kemoterapi tulang sudah tiga tahun pakai BPJS. Alhamdulillah pelayanannya sangat baik,” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mulyadi Irsan menyampaikan hasil sidak di 15 OPD menunjukkan tingkat kehadiran ASN tergolong baik. Meski demikian, ia menilai pembinaan tetap diperlukan agar kualitas kinerja semakin merata.
“Kesadaran sudah cukup, tapi tetap perlu dukungan dan pembinaan bagi yang belum maksimal,” jelasnya.
Asisten Administrasi Umum Sulpakar menambahkan bahwa sidak bertujuan memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu sejak hari pertama kerja. Menurutnya, disiplin ASN merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang profesional dan melayani.
“Disiplin dan tanggung jawab adalah kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani,” pungkasnya.
Konteks dan Implikasi ke Depan
Sidak di hari pertama kerja 2026 ini menjadi pesan awal bahwa Pemprov Lampung ingin menjaga ritme kerja birokrasi tetap konsisten sepanjang tahun. Evaluasi disiplin ASN dan penguatan layanan publik, terutama di sektor kesehatan, diharapkan berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Ke depan, langkah serupa diproyeksikan akan terus dilakukan sebagai bagian dari pengawasan rutin, sekaligus memastikan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik berjalan nyata, bukan sekadar wacana.***
