MENTARI NEWS– Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah strategis untuk menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui optimalisasi aset daerah. Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring dari Ruang Command Center Lantai 2 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa, 4 November 2025.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa inflasi nasional pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,86 persen secara year-on-year (yoy). Komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi adalah emas perhiasan dengan kenaikan 11,87 persen, disusul cabai merah, beras, tarif air minum, dan ikan segar. Secara bulanan, dari September ke Oktober 2025, inflasi tercatat naik sebesar 0,286 persen (month-to-month), dengan penyumbang utama berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,05 persen, serta komoditas perhiasan, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, beras, dan wortel.
Di Lampung, data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menunjukkan inflasi bulanan Oktober 2025 sebesar 0,23 persen (mtm), sedikit lebih tinggi dibandingkan Oktober tahun sebelumnya yang mencapai 0,20 persen. Namun secara tahunan, inflasi di Lampung justru menurun dari 1,94 persen pada Oktober 2024 menjadi 1,20 persen pada Oktober 2025. Hal ini menunjukkan pengendalian harga barang dan jasa di Lampung relatif stabil, meski ada tekanan pada komoditas strategis.
Bani Ispriyanto menekankan, salah satu langkah penting yang tengah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung adalah optimalisasi aset daerah melalui dukungan kepada koperasi lokal, khususnya Koperasi Merah Putih. Program ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus memaksimalkan potensi lokal dari sektor pertanian, perdagangan, dan jasa.
“Kita tidak hanya fokus pada angka inflasi. Pemerintah daerah juga ingin memastikan aset-aset yang dimiliki bisa digunakan secara produktif, mendukung koperasi, dan memperkuat ekonomi masyarakat. Koperasi Merah Putih menjadi salah satu pilot project yang akan kita dorong agar bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa,” ujar Bani.
Selain itu, pemerintah Provinsi Lampung juga melakukan koordinasi lintas sektor dengan Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta BUMD terkait untuk memastikan distribusi komoditas strategis lancar dan harga tetap stabil selama masa Natal dan Tahun Baru 2025. Strategi ini diharapkan mampu meminimalkan gejolak harga, menjaga daya beli masyarakat, dan memberikan kepastian ekonomi bagi pelaku usaha mikro hingga menengah.
Pemerintah daerah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, koperasi, dan masyarakat dalam mengelola ekonomi lokal. Optimalisasi aset daerah melalui koperasi tidak hanya menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja, tetapi juga menjadi upaya jangka panjang untuk menurunkan ketergantungan pada komoditas impor dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.***
