MENTARI NEWS – Malam yang semestinya aman berubah menjadi tragedi memilukan ketika sebuah kendaraan taktis (rantis) Brimob menggilas seorang driver ojek online bernama Affan Kurniawan di kawasan Pejompongan, Jakarta. Kejadian yang terjadi pada Kamis malam ini menyisakan duka mendalam sekaligus menimbulkan pertanyaan serius mengenai keamanan publik dan profesionalisme aparat penegak hukum di tengah situasi sosial dan ekonomi yang memanas.
Menurut saksi mata, rantis sempat berhenti sesaat sebelum insiden terjadi. Namun, kepanikan yang muncul akibat kedatangan puluhan massa dari arah belakang membuat pengemudi rantis mengambil tindakan yang sangat fatal dan tidak terukur, yakni melindas Affan Kurniawan hingga tewas di tempat. Tragedi ini menimbulkan kengerian sekaligus kemarahan publik karena korban adalah warga yang taat membayar pajak dan bergantung pada pemerintah untuk perlindungan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.
Kejadian ini juga menimbulkan pertanyaan serius terkait penggunaan anggaran negara. Kendaraan taktis yang digunakan merupakan produksi PT Pindad, perusahaan industri pertahanan dalam negeri, dengan harga lebih dari 500 juta rupiah per unit. Anggaran pembelian rantis ini bersumber dari pajak rakyat—nyawa Affan, sebagai salah satu pembayar pajak, justru menjadi korban dari alat yang seharusnya melindungi warga.
Situasi ini dianggap sebagian publik sebagai indikasi bahwa negara sedang mengalami kekacauan dalam penegakan keamanan. Aparat yang seharusnya menjadi penopang ketertiban justru menjadi ancaman nyata bagi warga. Terlebih di tengah krisis ekonomi yang memuncak akibat maraknya korupsi dan kebijakan efisiensi perusahaan yang menimbulkan PHK massal, rasa aman masyarakat semakin tergerus.
Tragedi malam itu terjadi bersamaan dengan isu sensitif lainnya: rencana kenaikan gaji anggota DPR yang menuai kritik luas dari publik. Di tengah kondisi masyarakat yang bergulat dengan kebutuhan sehari-hari dan ketidakpastian ekonomi, informasi bahwa DPRD mengalokasikan dana hingga 3 juta rupiah per hari untuk sewa kontrakan menimbulkan kemarahan. Ketidakrasionalan alasan tersebut mempertegas kesenjangan yang dirasakan rakyat antara pengelola negara dan warga biasa yang hidup dari jerih payah sehari-hari.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: sejauh mana tanggung jawab pemerintah dan aparat terhadap keselamatan warga? Apakah DPR dan pejabat negara lain menyadari penderitaan yang dialami masyarakat ketika kebijakan mereka, baik dalam penganggaran maupun pengawasan aparat, justru menimbulkan korban jiwa? Publik mempertanyakan apakah kesejahteraan dan keamanan rakyat menjadi prioritas atau hanya menjadi catatan di balik kursi nyaman di istana kepresidenan.
Kacau, demikian kata banyak pengamat sosial dan warga. Situasi ini tidak hanya soal tragedi individu, tetapi mencerminkan kegagalan sistemik dalam menjaga keamanan publik, memastikan aparat bertindak proporsional, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Aparat yang kehilangan kendali dalam momen kritis menimbulkan dampak psikologis yang mendalam, sementara pemerintah dituntut untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap protokol penanganan massa dan penggunaan kendaraan taktis.
Selain itu, tragedi ini menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa pengelolaan anggaran negara dan distribusi fasilitas pertahanan harus selalu memprioritaskan keselamatan warga. Tidak ada harga yang pantas untuk nyawa rakyat, dan alat negara seharusnya melindungi, bukan mengancam kehidupan masyarakat.***
