MENTARI NEWS— Polemik SMA Swasta ilegal bernama SMA Siger kini mencuat ke permukaan layaknya bom waktu yang siap meledakkan reputasi banyak tokoh penting. Bukan lagi sekadar urusan pendidikan, kasus ini telah menjelma menjadi jerat hukum massal yang menjerumuskan guru, yayasan, bahkan pejabat politik ke tepi jurang kehancuran.
Fakta di lapangan menunjukkan SMA Siger sama sekali tidak memiliki izin resmi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menegaskan, tidak ada satu pun dokumen administrasi yang tercatat secara sah di lembaga resmi pemerintah. Ironisnya, meski tanpa izin, kegiatan belajar mengajar tetap dipaksakan berjalan. Kondisi ini memperlihatkan betapa lemahnya pengawasan dan betapa nekatnya pihak yang menginisiasi sekolah tersebut.
Lebih mengejutkan lagi, sang penggagas yang kini dijuluki “The Killer Policy” justru dengan gamblang mengakui bahwa izinnya masih dalam proses di Kementerian Hukum dan HAM. Pernyataan ini mempertegas bahwa SMA Siger jelas ilegal secara hukum, namun tetap dipaksakan berdiri demi kepentingan politik tertentu.
Di balik jargon kepedulian terhadap rakyat kecil, siswa-siswa pra-sejahtera di Bandar Lampung justru menjadi korban utama. Mereka dijadikan tameng politik murahan. Sementara itu, para guru yang seharusnya berperan mulia untuk mendidik, kini justru terancam jerat pidana.
Hal ini sejalan dengan aturan hukum yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, yang menyatakan secara tegas:
“Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.”
Artinya, guru, kepala sekolah, hingga ketua yayasan bisa diperlakukan layaknya pelaku kriminal. Padahal, sebagian besar dari mereka hanya menjadi korban kesembronoan dan arogansi kebijakan seorang pemimpin lokal.
Kasus SMA Siger kemudian berkembang menjadi skandal politik besar. Dukungan terang-terangan diberikan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua DPRD Bandar Lampung Bernas, yang juga menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPD Gerindra Lampung. Fakta ini menimbulkan pertanyaan tajam: apakah partai politik rela menjadikan masa depan siswa sebagai korban demi ambisi kekuasaan?
Kini, SMA Siger menjadi simbol wajah asli dari kebijakan brutal yang dibungkus dengan jargon manis “peduli rakyat kecil”. Kenyataannya, pendidikan hanya dijadikan panggung pencitraan politik. Guru diposisikan sebagai pesakitan, sementara siswa yang berhak mendapatkan pendidikan layak justru dijadikan tumbal.
Masyarakat layak bertanya: Apakah ini tipe kepemimpinan yang kita butuhkan? Pemimpin yang tega mengorbankan masa depan guru dan siswa demi kepentingan pribadi dan politik? Ataukah pemimpin yang berani tunduk pada hukum dan mengedepankan masa depan generasi bangsa?
Kasus SMA Siger bukan sekadar soal sekolah ilegal. Ia adalah cermin betapa kebijakan sembrono bisa berujung pada kekacauan pendidikan, kriminalisasi tenaga pendidik, serta pengorbanan generasi muda.
Bandar Lampung pantas marah. Guru dan siswa pantas dibela. Dan yang lebih penting, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, bukan dijadikan alat politik segelintir pihak yang rakus kekuasaan.***
