MENTARI NEWS– Pagi hari 1 September 2025 menjadi saksi bangkitnya gelombang protes dari mahasiswa Lampung. Sejak pukul 07.00 WIB, arus lalu lintas di sepanjang Jalan Rajabasa hingga Teluk Betung berubah drastis, dipenuhi ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menumpahkan energi dan semangat mereka untuk menyuarakan aspirasi.
Ribuan mahasiswa ini bergerak menuju Gedung DPRD Provinsi Lampung sekitar pukul 09.00 WIB, membawa atribut lengkap seperti spanduk, poster, dan bendera organisasi kampus. Tidak hanya berjalan kaki, barisan motor roda dua ikut menjadi simbol kekuatan, koordinasi, dan solidaritas di antara para peserta aksi. Kehadiran mereka menggambarkan tekad mahasiswa untuk menegakkan keadilan dan menolak kebijakan yang mereka nilai merugikan rakyat.
Pusat perhatian aksi ini adalah papan reklame yang menampilkan wajah Wali Kota Bandar Lampung, yang mendapat julukan kontroversial “The Killer Policy”. Julukan ini muncul karena sejumlah kebijakan Wali Kota dianggap tidak hanya kontroversial, tetapi juga berpotensi melanggar lebih dari lima peraturan perundang-undangan. Dari regulasi pendidikan, perencanaan pembangunan, hingga alokasi APBD, kebijakan-kebijakan tersebut dinilai merugikan masyarakat dan menimbulkan keresahan publik.
Para mahasiswa menegaskan, julukan tersebut bukan sekadar simbol kritik, tetapi cerminan nyata dari kekhawatiran publik terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang mengabaikan hukum. “Kebijakan yang lahir dari kekuasaan, jika tanpa pengawasan, bisa menjadi senjata yang menindas rakyat. Hari ini kami hadir untuk menegaskan bahwa kebungkaman bukan pilihan, kompromi bukan jalan keluar,” ujar salah seorang koordinator aksi.
Aksi ini tidak hanya berupa unjuk rasa biasa. Mahasiswa Lampung menata barisan secara tertib, dengan rute aksi yang melewati jalur strategis kota untuk menarik perhatian masyarakat luas dan media, sekaligus menegaskan posisi mereka sebagai garis depan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap menindas. Dalam orasi dan spanduk mereka, mahasiswa menuntut transparansi, pertanggungjawaban, dan penegakan hukum yang adil bagi setiap kebijakan pemerintah kota.
Selain menuntut klarifikasi kebijakan kontroversial, aksi ini juga menjadi ajang edukasi politik bagi masyarakat. Kehadiran mahasiswa di jalanan menunjukkan bahwa generasi muda tidak hanya peduli pada kampus atau nilai akademik, tetapi juga terhadap nasib kota dan hak-hak warga. Solidaritas dan koordinasi antar peserta aksi menunjukkan kedewasaan demokrasi di tengah situasi yang menegangkan.
Hari ini, mahasiswa Lampung membuktikan bahwa suara mereka tidak bisa diabaikan. Demonstrasi 1 September 2025 menjadi penanda sejarah bagi gerakan sosial mahasiswa, menegaskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan harus dilawan dengan keberanian, kesadaran hukum, dan tindakan kolektif yang terorganisir. Lampung menjadi contoh nyata bagaimana generasi muda dapat berdiri tegak di garis depan, menolak tunduk pada kebijakan yang merugikan rakyat, dan memperjuangkan demokrasi yang sehat.***
