MENTARI NEWS– Parlemen Indonesia memasuki babak baru yang penuh dinamika. Di tengah perubahan arah politik dan ekonomi nasional, Puan Maharani muncul sebagai figur sentral yang memimpin DPR dengan visi jelas: menjadikan parlemen bukan sekadar lembaga formal pengesah kebijakan, tetapi garda rakyat yang berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita sumitronomic Presiden Prabowo Subianto.
Filosofi sumitronomic yang digagas Presiden Prabowo menekankan tiga prinsip utama: kemandirian bangsa, distribusi berkeadilan, serta keterlibatan negara secara aktif dalam mengawal pembangunan. Gagasan ini bukan sekadar jargon politik, melainkan paradigma ekonomi politik yang menuntut peran sinergis antara eksekutif dan legislatif. Di titik inilah, Puan Maharani mengambil posisi sebagai komando reformasi legislatif.
Ridwan, aktivis 98 sekaligus Ketua Umum Gema Puan, menegaskan bahwa peran Puan dalam proses politik tidak bisa dianggap remeh. “Kenapa Mbak Puan menjadi komando reformasi legislatif? Karena APBN adalah denyut nadi politik ekonomi bangsa. Tanpa DPR yang solid, visi sumitronomic tidak akan menemukan jalannya,” ujar Ridwan. Ia menambahkan bahwa siklus pembahasan RAPBN bukan hanya prosedur teknis, tetapi momentum politik strategis di mana rakyat bisa memastikan anggaran berpihak kepada mereka.
Siklus itu meliputi:
Agustus 2025: Presiden menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 ke DPR.
September–Oktober 2025: DPR bersama pemerintah membahas RAPBN 2026.
Oktober 2025: RAPBN disahkan menjadi UU APBN 2026.
1 Januari 2026: APBN 2026 resmi berlaku.
Tradisi lama yang menjadikan DPR sekadar stempel eksekutif kini dipatahkan. Puan menekankan transparansi dalam pembahasan anggaran, mendorong partisipasi publik, serta memastikan arah APBN benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat dari kota hingga desa.
Praktisi hukum dan politik, Fredi Moses Ulemlem, menilai langkah Puan sebagai terobosan berani yang mengubah wajah parlemen. “Politik adalah pengabdian. Dan pengabdian itu diwujudkan lewat keberanian melakukan reformasi legislatif. Mbak Puan membawa arah baru, menjadikan parlemen bukan sekadar corong penguasa, tapi garda rakyat yang memperjuangkan fungsi anggaran sebagai alat pembebasan,” tegasnya.
Lebih jauh, Fredi menekankan bahwa filosofi sumitronomic hanya bisa diwujudkan jika DPR menjalankan fungsi kontrol dan legislasi secara sungguh-sungguh. “APBN jangan hanya menjadi angka teknokratik. Ia adalah senjata politik. Dan di tangan rakyat, ia bisa menjadi instrumen pembebasan sosial,” ujarnya.
Pengamat ekonomi, Romadhon Yakuza, juga memberikan pandangan mendalam. Ia menilai bahwa reformasi legislatif di bawah Puan adalah syarat mutlak bagi stabilitas makro sekaligus distribusi kesejahteraan. “Dalam kajian ekonomi politik, APBN bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan instrumen distribusi kekuasaan. DPR di bawah Puan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran menjadi energi produktif bagi rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir elite,” jelas Romadhon.
Ia menambahkan, sejarah membuktikan bahwa parlemen yang kuat selalu melahirkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial. “Jika reformasi legislatif konsisten dijalankan, APBN 2026 bisa menjadi tonggak redistribusi ekonomi nasional. Inilah cita-cita yang sejak era reformasi 1998 diperjuangkan,” lanjutnya.
Gaya kepemimpinan Puan juga menjadi sorotan. Tegas, disiplin, namun tetap terbuka pada dialog lintas fraksi dan partai. Puan mampu menjaga keseimbangan antara kritik terhadap pemerintah dan kerja sama yang konstruktif. Di bawah komandonya, DPR menunjukkan bahwa ia bukan pelengkap, melainkan mitra kritis yang berani menyuarakan kepentingan rakyat.
Reformasi legislatif yang dipimpin Puan tidak hanya soal teknis birokrasi atau perombakan regulasi, melainkan transformasi budaya politik. Ia mengajak DPR kembali ke ruh awalnya: sebagai rumah rakyat, arena perdebatan sehat, dan benteng kepentingan publik.
Momentum ini menjadi sangat penting, mengingat rakyat menaruh harapan besar pada APBN 2026. Mereka ingin melihat anggaran yang lebih berpihak pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur desa, hingga perlindungan sosial. Dari Sabang sampai Merauke, rakyat menunggu bukti nyata bahwa sumitronomic bukan hanya retorika, tetapi realitas yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Puan Maharani kini berdiri di persimpangan sejarah. Ia bukan hanya simbol kontinuitas politik nasional, melainkan juga wujud transformasi parlemen menjadi arena perjuangan rakyat. Dengan kepemimpinannya, reformasi legislatif bukan sekadar slogan, melainkan jalan panjang menuju Indonesia yang lebih adil, mandiri, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita sumitronomic Presiden Prabowo.***
