MENTARI NEWS- “Yang kecil ditangkap, yang besar dilindungi.” Kalimat itu bukan sekadar ungkapan sinis di warung kopi atau media sosial. Di Indonesia, ketimpangan dalam penegakan hukum telah menjadi sorotan tajam publik, dari kasus-kasus kecil rakyat biasa yang disikat habis, hingga elite yang tampak kebal meski jelas melanggar aturan.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah hukum benar-benar berlaku sama untuk semua?
Potret Ketimpangan Hukum
Kita masih ingat kisah nenek pencuri kayu atau ibu rumah tangga yang dituntut karena dugaan pencurian beberapa buah kakao. Di sisi lain, kasus besar yang melibatkan kerugian negara triliunan rupiah justru sering berjalan lambat, mandek, atau berakhir tanpa kejelasan. Bahkan tak jarang, pelakunya tetap melenggang bebas atau hanya mendapat “hukuman ringan”.
Ini bukan semata soal kasus individual, tapi mencerminkan pola sistemik: hukum begitu cepat dan keras terhadap rakyat kecil, namun cenderung longgar saat menyentuh kelas atas atau mereka yang punya koneksi kekuasaan.
Akar Masalahnya: Kekuasaan, Uang, dan Akses
Ketimpangan ini berakar pada ketimpangan akses terhadap keadilan. Rakyat kecil sering kali tidak memiliki kuasa, modal, atau pengetahuan hukum untuk membela diri. Mereka kalah sebelum bertarung. Sementara itu, elite politik atau pebisnis kaya memiliki tim pengacara, relasi, dan pengaruh yang bisa memengaruhi proses hukum secara halus atau terang-terangan.
Institusi penegak hukum juga tak lepas dari persoalan integritas. Ketika jaksa, polisi, atau hakim bisa dipengaruhi oleh tekanan politik atau iming-iming materi, maka keadilan menjadi barang mahal.
Apa Dampaknya?
Ketidakadilan hukum merusak kepercayaan publik terhadap negara. Masyarakat menjadi apatis dan sinis. Mereka merasa tidak ada gunanya patuh jika hukum hanya tajam ke bawah. Dalam jangka panjang, ini bisa memicu ketidakstabilan sosial dan melemahkan legitimasi sistem hukum itu sendiri.
Hukum seharusnya menjadi alat keadilan, bukan alat kekuasaan.
Saatnya Mendorong Reformasi Hukum yang Nyata
Perubahan tidak akan terjadi jika publik diam. Kritik dan tekanan masyarakat sipil sangat penting untuk mendorong reformasi penegakan hukum. Transparansi proses hukum, pengawasan independen terhadap aparat, serta perlindungan terhadap korban dan pelapor harus diperkuat.
Media dan jurnalisme investigatif juga punya peran besar untuk membuka borok-borok hukum yang selama ini tersembunyi di balik tembok kekuasaan.
Penutup: Hukum Bukan untuk Ditakuti, Tapi Ditegakkan dengan Adil
Keadilan bukan soal siapa yang kuat atau siapa yang punya uang. Keadilan adalah hak setiap warga negara, tanpa kecuali. Hukum yang adil bukan yang hanya menghukum, tapi yang mampu melindungi, menyetarakan, dan memberi ruang bagi semua orang untuk merasa aman dan dihargai.
Kalau hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka kita belum benar-benar merdeka.***
