MENTARI NEWS- Kota Bandar Lampung lagi panas nih! Nama anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung dari fraksi Golkar, HF, kembali mencuat ke publik. Tapi bukan karena prestasi gemilang, melainkan karena isu sensitif: dugaan pernikahan sirih dan pengondisian proyek revitalisasi sekolah dasar tahun anggaran 2025.
Meski isu ini ramai diperbincangkan, hingga kini HF belum terbukti bersalah. Menurut RMOLLampung, Ketua Badan Kehormatan Dewan Kota Bandar Lampung, Yuhadi, pada 17 November 2025 menjelaskan bahwa dugaan tersebut belum bisa diproses karena belum ada laporan resmi disertai bukti yang sah. Jadi publik hanya bisa menunggu kejelasan dan konfirmasi resmi dari pihak terkait.
Mengingat Kasus SMA Siger
Kembalinya nama HF ini mengingatkan publik pada skandal SMA Siger yang sempat jadi headline sebelumnya. Saat itu, HF bersama Mayang Suri Djausal, anggota Komisi 4 lainnya, juga enggan menanggapi permintaan klarifikasi publik. Jawaban HF kala itu terkesan menghindar: tidak tahu-menahu, melempar isu ke ketua komisi, dan tidak memberikan jawaban tegas. Hal ini sempat menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan akuntabilitas anggota DPRD.
Dugaan Pernikahan Sirih dan Proyek SD 2025
Kini isu yang lebih sensitif muncul. Dugaan pernikahan sirih HF menjadi perhatian publik yang cukup besar, karena bersinggungan dengan moral dan kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat. Selain itu, muncul juga dugaan HF mengondisikan proyek revitalisasi SD di Bandar Lampung pada tahun anggaran 2025, yang menimbulkan pertanyaan terkait integritas dan etika pejabat publik.
Para warga dan netizen menyoroti potensi konflik kepentingan, mengingat posisi HF di komisi yang mengurusi pendidikan dan pembangunan. Banyak yang mempertanyakan: apakah benar ada intervensi dalam proses lelang atau penganggaran proyek sekolah dasar? Dan jika benar, apa dampaknya terhadap kualitas pendidikan dan kepercayaan masyarakat?
Harapan Publik dan Tekanan Media
Publik kini menuntut transparansi penuh. Banyak yang berharap HF dan pihak DPRD terkait segera memberikan klarifikasi resmi agar tidak ada spekulasi liar yang merugikan nama baik maupun institusi. Media lokal dan nasional juga terus memantau perkembangan, memastikan bahwa isu ini tidak hilang begitu saja dan tetap menjadi perhatian serius.
Isu ini juga menekankan pentingnya akuntabilitas anggota DPRD terhadap publik. Dugaan yang muncul bukan hanya soal personal, tapi menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan, penggunaan anggaran, dan etika wakil rakyat.
Dengan segala sorotan yang makin intens, semua mata kini tertuju pada HF dan Komisi 4 DPRD Bandar Lampung. Publik menunggu jawaban tegas: apakah isu pernikahan sirih dan dugaan pengondisian proyek SD benar adanya? Atau ini hanya rumor belaka? Satu hal yang pasti, transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci yang diharapkan masyarakat untuk menenangkan kegelisahan dan mempertahankan kepercayaan publik.
Kasus ini menunjukkan bahwa wakil rakyat harus selalu siap untuk menghadapi pengawasan publik, dan media punya peran penting dalam memastikan isu sensitif tidak hilang begitu saja dari sorotan. Bandar Lampung kini menunggu jawaban resmi dari HF, yang akan menjadi penentu langkah selanjutnya dalam kasus yang kini trending di masyarakat.***
